BERITAMUARA.COM – Ketidaksamaan data jumlah penduduk di Kota Samarinda menjadi perhatian serius DPRD. Perbedaan angka antarinstansi dinilai berpotensi memengaruhi akurasi penilaian terhadap capaian pembangunan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, data penduduk merupakan fondasi utama dalam berbagai indikator, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
“Kalau basis datanya tidak sama, maka hasil pengukurannya juga bisa tidak tepat,” ujarnya, Sabtu (16/4/2026).
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat selisih angka yang cukup mencolok. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat sekitar 890 ribu jiwa, sementara Badan Pusat Statistik berada di kisaran 860 ribu jiwa.
Di lapangan, jumlah penduduk bahkan diperkirakan lebih tinggi dan mendekati satu juta jiwa. Perbedaan ini, kata Rohim, berpotensi menggeser hasil perhitungan indikator ekonomi daerah.
“Semakin besar jumlah penduduk, maka PDRB per kapita bisa menurun. Ini berpengaruh pada penilaian status kemajuan daerah,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menyimpulkan capaian pembangunan tanpa memastikan validitas data yang digunakan.
Menurutnya, penyelarasan data menjadi langkah penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Evaluasi pembangunan harus berdasarkan data yang akurat, bukan sekadar terlihat baik di atas kertas,” tegasnya.
DPRD pun mendorong instansi terkait segera melakukan sinkronisasi dan verifikasi ulang data kependudukan. Hal ini dinilai krusial agar arah pembangunan ke depan lebih terukur dan sesuai kondisi riil masyarakat. (adv/zy)