BERITAMUARA.COM – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pemerintah daerah mengevaluasi dan melengkapi fasilitas serta infrastruktur pemadam kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang memiliki risiko kebakaran tinggi.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas penanganan kebakaran tidak boleh terus menjadi kendala ketika petugas berupaya memadamkan api.
Pengadaan sarana seperti mobil tangki, hidran kering, serta infrastruktur pendukung lainnya harus menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Menurut dia, persoalan ketersediaan fasilitas tidak seharusnya berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu mengevaluasi kebutuhan di lapangan dan memastikan sarana penanganan kebakaran tersedia secara memadai.
“itu tidak perlu lagi kita perdebatkan (tidak ada fasilitas pencegahan kebakaran). Itu sebenarnya bagian dari kelalaian bersama. Ketidakadaan fasilitas itu kan tidak mungkin kita salahkan siapa dan apa, ya. Pada intinya, fasilitas itu tidak ada,” tegas dia, Selasa (6/10/2026).
Yani menekankan, evaluasi harus diikuti langkah konkret berupa pengadaan fasilitas dan pembenahan infrastruktur.
Menurutnya, ketiadaan sarana ketika kebakaran terjadi dapat menghambat upaya penanganan, terutama di lingkungan padat penduduk yang memiliki akses terbatas.
Karena itu, ia meminta agar persoalan pengadaan fasilitas tidak lagi terkendala alasan barang belum tersedia atau belum sempat diadakan.
“Oleh karena itu, ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Tidak ada alasan. Terkait dengan fasilitas, termasuk infrastruktur pemadam kebakaran, itu harus disiapkan,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemetaan kebutuhan fasilitas berdasarkan kondisi setiap kawasan.
Permukiman padat perlu mendapat perhatian khusus agar memiliki sarana pendukung yang sesuai dengan kebutuhan penanganan kebakaran.
Dia menilai bahwa ketersediaan fasilitas harus menjadi bagian penting dari perencanaan pemerintah daerah, bukan sekadar respons setelah terjadi musibah.
Dengan persiapan yang lebih baik, petugas akan dapat bekerja lebih efektif ketika menghadapi kebakaran.
“Ke depan insyaallah kita akan mengevaluasi semuanya. Kita pastikan bahwa semuanya lengkap dan tidak boleh ada tempat-tempat, termasuk yang memang padat penduduk, yang tidak memiliki fasilitas memadai,” katanya.
Ia mengakui bahwa berdasarkan kondisi yang dilihat dan kebutuhan yang diperhitungkan, fasilitas penanganan kebakaran saat ini masih belum memadai.
Karena itu, evaluasi perlu mencakup kebutuhan sarana maupun infrastruktur pendukung agar kekurangan yang ada dapat ditangani secara bertahap dan terencana.
Yani menegaskan, penyediaan fasilitas kebakaran harus menjadi tanggung jawab bersama melalui koordinasi dan evaluasi yang serius.
Kelengkapan sarana dapat memperkuat kesiapsiagaan petugas sekaligus mengurangi risiko meluasnya dampak kebakaran di kawasan permukiman.
“Tidak boleh lagi kita lengah, ceroboh, bahkan lalai dalam rangka menyediakan infrastruktur kebakaran,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah dapat memastikan kebutuhan fasilitas penanganan kebakaran terpenuhi, terutama di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan sarana.
“Oleh karena itu, insyaallah ini menjadi bagian dari evaluasi kita semua supaya ke depan semuanya tersedia dan kita berharap tidak ada lagi kebakaran yang terjadi,” pungkas dia. (adv/ptr)