BERITAMUARA.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi penanganan kebakaran, khususnya di kawasan padat penduduk, Senin (12/102/206).
Rapat tersebut membahas kendala di lapangan serta upaya memperkuat sarana dan prasarana pemadaman agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan RDP digelar setelah pihaknya menerima aspirasi dari petugas pemadam kebakaran yang ingin mendiskusikan berbagai kendala dalam menjalankan tugas.
“Beberapa hari lalu, teman-teman pemadam menyampaikan keinginan untuk berdiskusi. Karena itu, kami fasilitasi melalui RDP ini,” ucap dia.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa Disdamkarmatan telah memetakan sejumlah zona merah atau kawasan rawan kebakaran di Tenggarong.
Namun, upaya mitigasi masih menghadapi kendala, salah satunya penolakan sebagian masyarakat terhadap pemasangan tandon air berkapasitas 5.000 liter dan fasilitas pendukung jaringan air.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD melibatkan unsur kecamatan, kelurahan, dan Forum RT agar membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya fasilitas pemadaman di lingkungan permukiman.
Selain itu, keterbatasan pasokan air juga menjadi perhatian. Faisal mengungkapkan, pengisian ulang tangki armada pemadam terkadang berjalan lambat karena sejumlah jaringan pipa tidak memiliki aliran air yang memadai.
“Ketika terjadi kebakaran besar, pasokan air menjadi kendala karena pengisian ulang tangki membutuhkan waktu. Bahkan, ada jaringan pipa yang ternyata tidak memiliki aliran air,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, DPRD bersama sejumlah instansi terkait, termasuk PDAM, Perkim, Dinas Sosial, dan BPBD, membahas kebutuhan infrastruktur penanganan kebakaran.
Disperkim juga diminta mengupayakan pengadaan dua hingga tiga unit tandon air, sedangkan PDAM diarahkan memperluas jaringan distribusi hingga ke gang-gang permukiman.
Selain itu, direncanakan pemasangan sekitar 20 titik hidran di kawasan Danau Aji, Tenggarong.
DPRD Kukar juga akan menjajaki dukungan pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk dari Perusda MGRM dan Bank BPD.
Untuk jangka panjang, Faisal menyampaikan rencana memperjuangkan kendaraan operasional di setiap kelurahan, seperti mobil pikap untuk mengangkut perlengkapan pemadaman serta armada pemadam berukuran kecil dengan kapasitas tangki 1.500 hingga 3.000 liter.
“Dengan armada berukuran kecil, penanganan awal bisa dilakukan lebih cepat sehingga api dapat segera dikendalikan sebelum membesar,” tuturnya.
DPRD juga meminta Disperkim Kukar menyusun kajian kebutuhan instalasi penampungan air di kawasan padat penduduk untuk diusulkan dalam anggaran tahun berikutnya.
Pemetaan awal mencakup Danau Aji, Mangkurawang, dan Kartini di Tenggarong, serta sejumlah wilayah lain seperti Muara Muntai, Kota Bangun, Anggana, dan Muara Badak.
Faisal menegaskan, penguatan kesiapsiagaan perlu menjangkau seluruh 20 kecamatan di Kukar dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Mitigasi harus dilakukan sejak dini dan menjangkau seluruh kecamatan karena bencana bisa terjadi kapan saja,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan sektor swasta dapat bersinergi untuk mendukung pemenuhan sarana pemadaman serta memperkuat mitigasi kebakaran di Kukar.
“Kami berharap pemerintah daerah mendukung upaya ini melalui koordinasi yang baik. Kami juga akan mengundang perusahaan agar dapat berkontribusi dalam penanganan kebakaran,” pungkasnya. (adv/ptr)