Walk Out Fraksi PDIP Kukar di KUA-PPAS 2027 Dinilai Bisa Jadi Sinyal Awal Dinamika Politik 2029

BERITAMUARA.COM – Aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) saat agenda penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 mendapat perhatian dari sejumlah pihak.

Ketua Keris Kalimantan Timur, Apriadi, menilai aksi tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, perbedaan sikap antara legislatif dan pemerintah daerah merupakan bagian dari mekanisme check and balance yang perlu tetap dijaga.

“Menurut saya, ini sesuatu yang wajar dalam dinamika politik. Tetapi yang paling penting adalah semua pihak tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban,” ujar Apriadi.

Ia menilai fungsi pengawasan dan kontrol antara lembaga legislatif dan eksekutif harus berjalan secara sehat. Menurutnya, mekanisme check and balance diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah daerah dapat dikritisi dan dibahas secara terbuka demi kepentingan masyarakat.

“Dalam sistem pemerintahan, check and balance memang harus terjadi dan harus dihidupkan. Semua pihak juga memiliki hak konstitusional masing-masing yang harus dihormati,” katanya.

Apriadi melihat dinamika politik di DPRD Kukar tersebut tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari perkembangan politik daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029. Ia menilai konfigurasi politik mulai terbentuk dengan munculnya sejumlah figur yang berpotensi memiliki kepentingan politik pada kontestasi mendatang.

Menurutnya, dua nama yang saat ini berada di lingkaran pemerintahan daerah, yakni Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, berpotensi menjadi bagian dari peta politik tersebut. Namun, mengenai siapa yang akan maju pada Pilkada 2029, menurutnya masih terlalu dini untuk dipastikan.

“Kalau melihat perkembangan sekarang, peta kekuatan politik mulai diperhitungkan. Rendi Solihin saat ini menjabat sebagai wakil bupati, sedangkan Aulia Rahman Basri sebagai bupati. Keduanya tentu menjadi figur yang menarik untuk melihat bagaimana perkembangan politik Kukar ke depan,” ucap Apriadi.

Apriadi juga menyinggung posisi Rendi Solihin yang menurutnya memiliki peluang untuk mengincar posisi Kukar 1 pada kontestasi mendatang. Ia menilai pengalaman Rendi sebagai wakil bupati dapat menjadi modal politik apabila nantinya memutuskan untuk maju sebagai calon bupati.

“Rendi Solihin sudah memiliki pengalaman dua periode sebagai wakil bupati. Karena itu, sangat mungkin ke depan ada keinginan untuk maju sebagai bupati. Tetapi tentu semua masih bergantung pada aturan, keputusan partai politik, serta dinamika politik yang berkembang,” jelasnya.

Di sisi lain, Aulia Rahman Basri yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kukar juga disebut Apriadi memiliki posisi strategis dalam peta politik daerah. Terlebih, Aulia kini disebut telah bergabung dengan Partai Gerindra, sehingga dinamika antara partai politik di Kukar diperkirakan akan semakin menarik menjelang 2029.

Menurut Apriadi, perbedaan kepentingan politik berpotensi semakin terlihat dalam berbagai pembahasan kebijakan pemerintah daerah, termasuk pembahasan anggaran. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan politik tidak sampai mengganggu pelayanan publik maupun program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.

“Perbedaan politik jangan sampai membuat masyarakat menjadi korban. Anggaran daerah harus tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat, pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, dinamika politik menjelang 2029 diperkirakan akan semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kepentingan dan konsolidasi partai politik. Karena itu, seluruh pihak diminta tetap menjaga komunikasi dan mengutamakan kepentingan daerah.

“Peperangan politik di Kutai Kartanegara mungkin akan berkembang pesat ke depannya. Tetapi apa pun dinamika dan kepentingan politiknya, kepentingan masyarakat harus menjadi yang utama. Jangan sampai masyarakat Kutai Kartanegara menjadi korban dari kebijakan maupun pertarungan politik,” pungkas Apriadi.