BERITAMUARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperkuat sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menilai diperlukan strategi terpadu untuk memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa masalah ATS bukan hanya persoalan pendidikan, tetapi melibatkan aspek kependudukan, sosial, dan kondisi rumah tangga.
Karena itu, OPD yang memiliki data dan fungsi terkait harus bekerja dalam satu pola koordinasi.
Ardiansyah mengungkapkan bahwa masih ditemukan ketidaksesuaian antara data lapangan dan data administrasi.
Hal ini membuat intervensi pemerintah menjadi tidak maksimal dan memunculkan potensi anak-anak terlewat dari program wajib belajar.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia menugaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperbarui data kependudukan secara dinamis, terutama terkait anak usia sekolah.
Dinas Sosial juga diminta menelusuri keluarga miskin yang berpotensi tidak menyekolahkan anak.
Bupati menilai sinergi ini harus diikuti dengan komitmen turun langsung ke lapangan.
Pendekatan personal kepada keluarga dinilai lebih efektif dibanding sekadar mengandalkan data administrasi.
“Angka ATS harus ditekan dengan kerja terpadu. Semua OPD terkait wajib terlibat secara aktif,” tegas Ardiansyah.
Menurutnya, sinergi OPD akan mempercepat temuan kasus dan memungkinkan pemerintah mengambil tindakan segera.
Kecepatan respons menjadi faktor penting dalam mencegah anak semakin jauh dari lingkungan pendidikan.
Ardiansyah berharap kolaborasi ini dapat memastikan setiap anak di Kutim memiliki kesempatan belajar yang sama.
Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kita tidak boleh membiarkan satu pun anak terabaikan. Ini tugas bersama,” tutup Ardiansyah.(ADV)