BERITAMUARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melaksanakan pembangunan lanjutan Aula Gereja Toraja Jemaat Prima Sangatta. Proyek ini masuk dalam subkegiatan pembangunan gedung strategis dan menjadi bagian penting dari kelanjutan pembangunan gereja yang telah berjalan sebelumnya.
Aula tersebut dibangun di Gang Saluputti RT.15, Desa Singa Gembara, dan akan menjadi fasilitas penunjang ibadah serta kegiatan sosial jemaat. Nilai proyek mencapai Rp2.596.616.800 yang bersumber dari APBD Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Kontraktor pelaksana adalah CV Selamat Karya Bersama, dengan konsultan pengawas dari CV Mutiara Design Konsultan.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menjelaskan bahwa pembangunan aula merupakan prioritas untuk memenuhi kebutuhan ruang aktivitas jemaat yang meningkat.
“Aula ini menjadi bagian penting dari peningkatan fasilitas gereja. Pemerintah memastikan seluruh tahapan dikerjakan sesuai rencana dan standar teknis,” jelasnya.
Pekerjaan ini memiliki durasi 45 hari kalender, sehingga pengawasan dilakukan lebih intensif agar tidak terjadi keterlambatan. PUPR menegaskan bahwa semua spesifikasi dan material harus mengikuti dokumen kontrak yang telah ditetapkan.
Joni juga menekankan bahwa pembangunan fasilitas keagamaan merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kerukunan umat beragama di Kutim.
“Kami ingin memastikan proses pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu. Ini adalah komitmen pemerintah untuk mendukung kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Aula ini nantinya difungsikan untuk ibadah kategorial, pertemuan jemaat, hingga kegiatan sosial masyarakat Toraja. Keberadaannya diharapkan memperkuat pelayanan gereja serta meningkatkan kenyamanan jemaat dalam beraktivitas.
PUPR juga mewajibkan penerapan standar K3 untuk menjamin keamanan pekerja di lapangan. Setiap kemajuan progres akan dilaporkan secara berkala guna memastikan kualitas tetap terjaga.
Dengan dimulainya pembangunan ini, masyarakat berharap fasilitas tersebut dapat diselesaikan sesuai target. Pemerintah menegaskan bahwa hasil akhir harus memenuhi standar bangunan gedung strategis daerah. (ADV)