BERITAMUARA.COM – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Kartanegara, Rian Tri Saputra, menegaskan bahwa pembangunan Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) di Kukar menjadi kebutuhan mendesak untuk menyiapkan tenaga kerja lokal menghadapi perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi Publik bertema “Menata Masa Depan Kukar, Menciptakan Kemandirian Ekonomi dan Keberlanjutan Fisikal di Era Penyangga IKN dan Keterbatasan DBH” yang digelar di Food Court Unikarta, Minggu (30/11/2025).
Rian menyebut Kukar tidak boleh hanya menjadi wilayah penyangga IKN, namun harus menjadi daerah yang mampu menghasilkan tenaga kerja terlatih sesuai kebutuhan industri.
“Perpindahan IKN harus membawa peradaban baru bagi pemuda Kukar,” ujarnya dalam forum yang dihadiri sejumlah narasumber dari lembaga pemerintahan, legislatif, hingga akademisi tersebut.
Ia menyayangkan hingga kini Kukar belum memiliki BLKI sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja. Padahal, Kukar merupakan daerah dengan kawasan industri besar, baik pertambangan maupun migas.
“Tenaga kerja itu harus dilatih. Anak muda harus diberi pelatihan agar tidak seperti tikus mati di lumbung padi,” tegasnya.
Menurut Rian, tanpa adanya pelatihan yang terarah, pemuda Kukar akan kalah bersaing dengan pekerja dari luar daerah yang datang memanfaatkan peluang kerja di IKN. Karena itu, keberadaan BLKI dinilai mutlak sebagai solusi penguatan daya saing tenaga kerja lokal.
Rian juga menekankan bahwa pendirian BLKI tidak perlu sepenuhnya bergantung pada APBD. Ia menilai Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang dan migas dapat menjadi sumber pendanaan yang kuat untuk pembangunan fasilitas pelatihan tersebut.
“Jika CSR diarahkan untuk BLKI, dampaknya langsung. Pemuda bisa dilatih lalu terserap bekerja di perusahaan yang sama,” jelasnya.
Ia menilai selama ini penyaluran CSR perusahaan belum banyak menyasar pemberdayaan pemuda secara strategis. Karena itu, pihaknya mendorong DPRD Kukar untuk membuka ruang dialog dengan perusahaan melalui rapat dengar pendapat.
“Harapan kita DPRD bisa mendukung dengan RDP bersama perusahaan agar CSR bisa disalurkan tanpa memakai APBD,” katanya.
Lebih lanjut, Rian mengingatkan bahwa selama puluhan tahun sumber daya alam Kukar telah banyak dimanfaatkan industri nasional untuk pembangunan di pulau Jawa. Kini, momentum perpindahan IKN harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan calon tenaga kerja.
“Jangan sampai kita kecolongan lagi. Pemuda Kukar harus menjadi bagian utama pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa meski Kukar sedang menghadapi keterbatasan anggaran, program pengembangan SDM tidak boleh dikurangi dan justru harus diperkuat.
“Defisit anggaran bukan alasan berhenti berjuang. Kita harus lebih kreatif mengawal kepentingan pemuda,” tegas Rian.
Lebih dari seratus organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di bawah naungan KNPI Kukar disebut akan mengawal isu ini dalam audiensi bersama DPRD, pemerintah, hingga perusahaan tambang dan migas.
“Harapan kita saat perpindahan IKN nanti, pemuda Kukar tidak hanya menjadi penonton tetapi harus menjadi aktor perubahan,” pungkasnya.(adv/zy)