KNPI Kukar Bahas Defisit Anggaran hingga Peluang Pemuda di IKN dalam Diskusi Publik Unikarta

BERITAMUARA.COM– Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Kartanegara (Kukar) siap menggelar diskusi publik yang akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan daerah pada Sabtu akhir pekan ini. Acara tersebut akan berlangsung di Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dan akan menyoroti isu-isu strategis terkait keuangan daerah hingga masa depan pemuda Kukar dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, mengungkapkan bahwa diskusi ini menjadi penting di tengah kondisi fiskal Kukar yang tengah menghadapi tekanan defisit anggaran. Pihaknya ingin masyarakat mengetahui secara transparan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kukar serta arah penggunaannya dalam pembangunan daerah.

“Diskusi ini digelar untuk membedah kondisi keuangan daerah, khususnya defisit anggaran dan posisi Kukar sebagai penerima DBH. Warga harus tahu berapa yang diterima dan ke mana dana itu dialokasikan,” tegas Rian, Sabtu (29/11/2025).

Selain membahas persoalan anggaran, isu strategis IKN juga menjadi sorotan utama. Kukar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan IKN, kata Rian, tidak boleh hanya berperan sebagai penyangga pembangunan. Ia menilai, peluang besar harus ditangkap secara nyata untuk membuka lapangan kerja, khususnya bagi pemuda.

“Bonus demografi Kukar harus dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran pemuda,” ujarnya.

Ia menyoroti belum adanya Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) di Kukar meski wilayah ini dikelilingi industri tambang, migas, dan perusahaan besar. Tidak seperti Samarinda yang sudah memiliki BLKI dengan kapasitas pelatihan skala besar.

“Kalau Kukar punya BLKI sendiri, anak muda kita bisa dilatih dan langsung terserap jadi tenaga terampil. Bukan lagi hanya jadi pekerja non-skill,” jelasnya.

Rian juga menyebut minimnya data tenaga kerja asal Kukar yang bekerja di proyek IKN sebagai alarm yang harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, pengusaha muda lokal harus diberi akses untuk terlibat dalam rantai bisnis pembangunan IKN.

Ia memastikan diskusi bukan hanya ajang seremonial, melainkan langkah awal membangun komitmen konkret antara pemerintah, DPRD, swasta, dan organisasi pemuda.

“KNPI akan mengawal hasil diskusi hingga benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.

Rian berharap melalui forum ini, arah pembangunan akan lebih fokus pada peningkatan kapasitas pemuda, sehingga mereka dapat berdiri sebagai pemain utama, bukan sekadar penonton di tanah sendiri.(adv/zy)