BERITAMUARA.COM – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai perlunya penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras untuk wilayah lokal. Kebijakan nasional dianggap belum mengakomodasi kondisi geografis Kutim yang luas dan memiliki biaya logistik yang tinggi, sehingga memengaruhi harga jual pedagang.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, menyebut beberapa pedagang mengeluhkan ketidaksesuaian antara HET yang ditetapkan pusat dan harga modal yang mereka tanggung dari distributor. Menurutnya, tingginya biaya distribusi membuat pedagang sulit mengimbangi ketentuan harga yang berlaku secara nasional.
“Beberapa pedagang menyampaikan bahwa mereka kesulitan menahan harga karena biaya transportasi dari distributor sudah sangat besar,” ujar Nora.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan semata-mata ketidakpatuhan pedagang, melainkan konsekuensi dari struktur biaya yang berbeda di tiap wilayah.
Nora menambahkan, kondisi ini paling banyak dikeluhkan oleh pedagang di kecamatan l seperti Rantau Pulung, Kongbeng, dan Muara Wahau. Jarak distribusi yang panjang dan akses jalan yang belum sepenuhnya baik membuat biaya operasional meningkat signifikan.
Sebagian pedagang bahkan terpaksa menjual beras dengan margin tipis agar tidak kehilangan pembeli, sementara sebagian lainnya memilih menunggu stabilitas harga distributor sebelum menambah stok.
Melihat kondisi tersebut, Disperindag Kutim mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar HET dapat ditetapkan berdasarkan wilayah.
“Kami meminta ada fleksibilitas penetapan HET yang mempertimbangkan kondisi geografis dan biaya logistik di daerah,” tegasnya.
Jika usulan tersebut diterapkan, Nora yakin pedagang dapat menjalankan usaha lebih stabil tanpa mengorbankan kemampuan masyarakat untuk membeli beras dengan harga terjangkau. Pemerintah daerah juga tetap memastikan pengawasan harga berjalan ketat untuk menjaga keseimbangan pasar.
Sementara itu, Disperindag Kutim memastikan akan terus melakukan monitoring harian terhadap harga bahan pokok di seluruh kecamatan.
Langkah ini diambil untuk memetakan pergerakan harga sekaligus memastikan potensi kelangkaan dapat dicegah sejak dini.(ADV)