BERITAMUARA.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa program kerja tahun 2026 akan tetap berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah menilai sektor ini sebagai pekerjaan “maraton” yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Plt Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menyampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur terus meningkat seiring pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih, drainase, hingga irigasi tetap menjadi agenda prioritas tahun depan.
“Infrastruktur tidak bisa berhenti. Ini pekerjaan jangka panjang, sehingga tahun 2026 kami tetap memprioritaskan sektor tersebut,” tegasnya.
Pada sektor jalan dan jembatan, PUPR akan memfokuskan program pada peningkatan konektivitas antarwilayah. Pemerintah menilai bahwa kualitas akses darat sangat berpengaruh pada kelancaran distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.
Selain itu, penyediaan air bersih atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi salah satu program penting yang kembali digenjot pada 2026.
Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas layanan, perluasan jaringan, serta peningkatan kualitas sarana air minum untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus bertambah dari tahun ke tahun.
Penguatan sistem drainase juga masuk prioritas utama mengingat Kutim masih dihadapkan pada persoalan genangan dan potensi banjir di beberapa wilayah. Perbaikan saluran air, pembangunan drainase baru, serta normalisasi jalur pembuangan menjadi bagian dari rencana besar PUPR dalam menjaga lingkungan permukiman tetap aman dan nyaman.
Di bidang irigasi, PUPR akan melanjutkan pembangunan dan perbaikan jaringan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian. Infrastruktur ini dinilai penting dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di kecamatan yang memiliki potensi pertanian besar.
Joni menegaskan bahwa meskipun infrastruktur menjadi fokus, pemerintah tetap menerapkan efisiensi anggaran.
“Kita tetap melakukan efisiensi, tetapi prioritas pembangunan infrastruktur tidak berubah. Karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh program 2026 akan disusun berdasarkan kebutuhan lapangan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Pemerintah berkomitmen agar pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga.
Dengan fokus pada infrastruktur dasar, PUPR Kutim berharap program 2026 dapat mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat fondasi pertumbuhan wilayah di tahun-tahun mendatang.(ADV)