BERITAMUARA.COM – Insiden kekerasan terhadap tiga kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung Selor saat aksi demonstrasi di depan Mapolda Kalimantan Utara terus menuai kecaman.
Salah satu suara keras datang dari Fungsionaris Kohati PB HMI, Ellisa Wulan Oktavia.
Iamenegaskan bahwa apa yang menimpa tiga kader HMI tersebut bukan sekadar kasus lokal, melainkan alarm nasional bagi seluruh kader HMI se-Indonesia.
“Saya tidak menulis ini karena saya perempuan, tetapi sebagai kader HMI yang berasal dari tanah yang sama Kalimantan,” ujar Ellisa.
“Kami lahir dari nilai, semangat, dan cita-cita perubahan yang sama dalam keluarga besar HMI. Luka mereka adalah luka kita semua,” tambahnya.
Insiden tersebut terjadi pada aksi unjuk rasa di depan Mapolda Kaltara pada Rabu (17/7/2025), yang berujung pada penyiraman bahan bakar dan menyebabkan tiga mahasiswa mengalami luka bakar serius.
Ia mengatakan bahwa aksi damai itu justru dibalas dengan tindakan represif aparat keamanan, yang kini tengah menuai sorotan publik.
Kader asal Badko HMI Kalimantan Timur-Kalimantan Utara ini menyebut, kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap demonstran adalah bentuk kegagalan negara dalam memahami prinsip demokrasi.
“Aksi demonstrasi seharusnya diberi ruang, bukan dibalas dengan kekerasan. Negara yang menyebut dirinya demokratis seharusnya memiliki aparat yang mampu membedakan antara kritik dan ancaman,” tegasnya.
Mantan Ketua Umum Kohati Cabang Kukar ini mengingatkan bahwa relasi antara mahasiswa dan aparat keamanan berada di titik rawan, di mana gerakan mahasiswa kerap disalahpahami sebagai gangguan, bukan ekspresi demokrasi.
“Aparat mestinya menjadi penjaga ruang demokrasi, bukan pelaku represi. Jika kejadian seperti ini dibiarkan, HMI secara nasional tak akan tinggal diam,” jelasnya.
Ellisa menekankan bahwa HMI adalah organisasi struktural dari pusat hingga komisariat.
Maka, peristiwa di Tanjung Selor menjadi tanggung jawab moral seluruh kader, bukan hanya isu regional.
“Kami mengecam keras tindakan aparat yang menyebabkan luka bakar terhadap kader kami. Kami menuntut pengusutan terbuka, objektif, dan tuntas. Tidak boleh ada impunitas,” terangnya.
Ia juga mendesak negara untuk menjamin pemulihan medis dan psikologis para korban. Selain itu, ia mengingatkan bahwa jika kasus ini tidak ditangani secara adil, HMI siap melakukan konsolidasi nasional sebagai respons kolektif.
“Hari ini mungkin kita saksi, tapi besok bisa jadi kita korban. Jangan biarkan Kohati atau kader perempuan HMI hidup dalam ketakutan saat menyuarakan kebenaran,” tutup dia. (rs)