1.0BERITA MUARAhttps://beritamuara.comrich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="n4oFUqVXid"><a href="https://beritamuara.com/efesiensi-tak-hambat-pembangunan/">Efesiensi Tak Hambat Pembangunan</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://beritamuara.com/efesiensi-tak-hambat-pembangunan/embed/#?secret=n4oFUqVXid" width="600" height="338" title="“Efesiensi Tak Hambat Pembangunan” — BERITA MUARA" data-secret="n4oFUqVXid" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script> /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://beritamuara.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js </script> https://beritamuara.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261005-WA0008.jpg957720BERITAMUARA.COM – Efisiensi anggaran tidak semestinya menjadi penghambat pembangunan di Kutai Kartanegara (Kukar). Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai efisiensi justru dapat dilakukan dengan mengatur skala prioritas dan tahapan pembangunan agar program tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal daerah. Menurut Ahmad Yani, tidak seluruh pembangunan harus dipaksakan selesai dalam satu waktu. Pembangunan yang membutuhkan anggaran besar dapat dilaksanakan secara bertahap sehingga belanja daerah tetap terkendali tanpa menghentikan program pembangunan. “Efisiensi tidak menghambat pembangunan. Bahwa pembangunan infrastruktur yang harusnya bisa jalan panjang, ya tentu dilakukan efisiensi. Misal tidak bisa dilakukan semua tapi bertahap, dan itu adalah bagian dari efisiensi,” kata Ahmad Yani, Senin (28/9/2026). Ahmad Yani mengatakan, prinsip efisiensi tidak hanya diterapkan pada pembangunan infrastruktur. Pengelolaan belanja daerah, termasuk belanja pegawai dan berbagai kebutuhan lainnya, juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ia menilai pengaturan belanja tersebut merupakan bagian dari proses pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan. “Kita juga melakukan belanja daerah, belanja pegawai dan semuanya dengan praktik efisiensi, dan itu kita lakukan sejak Visi Misi Kukar Idaman Terbaik,” ujarnya. Dengan pendekatan tersebut, efisiensi tidak dimaknai sebagai penghentian pembangunan. Pemerintah daerah tetap dapat menjalankan program, tetapi dengan menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Bagi DPRD Kukar, pola tersebut penting di tengah kebutuhan pembangunan yang luas dan kemampuan anggaran yang harus dikelola secara hati-hati. Di sisi lain, Ahmad Yani menyoroti posisi Kukar sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Ia berharap pemerintah pusat dapat memastikan hak-hak fiskal daerah, termasuk dana bagi hasil dan dana kurang salur, dapat diterima pemerintah daerah sesuai ketentuan. Menurutnya, dukungan fiskal tersebut sangat dibutuhkan agar daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan pembangunan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. “Kita karena dikaruniai kekayaan SDA, kita harap pemerintah pusat mengirimkan hasilnya, mengirimkan kurang salurnya, mengirimkan dana bagi hasilnya ke daerah supaya daerah bisa membangun dengan budaya yang dimiliki,” tuturnya. Ahmad Yani menekankan bahwa penerimaan daerah dari sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia tidak ingin potensi kekayaan yang besar tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat di daerah. “Karena itu adalah hak daerah yang harus sampai ke daerah, yang juga harus sampai ke masyarakat dan dinikmati masyarakat. Jangan sampai kita punya banyak tapi yang nyampai sedikit,” katanya. Dia mengatakan, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan angka dalam anggaran pemerintah. Ia melihatnya sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam pengelolaan kekayaan daerah. “Kita ini kaya tetapi kekayaan itu tidak bisa kita nikmati,” kata dia. Ia mengaitkan prinsip tersebut dengan nilai budaya yang kembali diingat dalam pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026, khususnya semangat kebersamaan yang tercermin melalui tema “Raja Menjamu Rakyatnya.” Menurutnya, filosofi tersebut mengandung pesan bahwa pemimpin dan rakyat memiliki hubungan yang saling menguatkan. Karena itu, pembangunan dan pengelolaan kekayaan daerah semestinya diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Ahmad Yani berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkuat kolaborasi dalam memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi. Menurutnya, kemampuan daerah membangun akan sangat dipengaruhi oleh dukungan fiskal dan koordinasi antarpemerintahan. Ia menilai pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dan dikembalikan dalam bentuk manfaat bagi masyarakat. “Kita harap pemerintah pusat, pemerintah daerah sama-sama kolaborasi supaya hak-hak rakyat itu bisa kembali ke rakyat dan bisa dinikmati kita semua, masyarakat Kutai Kartanegara,” ucapnya. Ahmad Yani menegaskan bahwa efisiensi harus berjalan beriringan dengan keberpihakan terhadap masyarakat. Pembangunan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, sementara kekayaan daerah harus diupayakan memberikan manfaat seluas-luasnya. “Semuanya harus kembali ke rakyat. Kita harus berbagi dan semua kekayaan yang dimiliki dengan budaya dan kekayaan itu mari kita kembalikan kepada rakyat,” pungkasnya. (adv/ptr)