BERITAMUARA.COM – Ketua Generasi Muda Kutai Kartanegara (GEMA Kukar) Ihwan menyampaikan kritik tajam terhadap aktivitas perjalanan dinas (perjadin) luar provinsi yang dilakukan oleh sejumlah Anggota DPRD di tengah kondisi keuangan daerah yang dikabarkan mengalami defisit.
Menurut Ihwan, sejak awal Juli 2025, Anggota DPRD Kukar yang tergabung dalam Alat Kelengkapan Dewan seperti Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Panitia Khusus (Pansus), tercatat rutin melakukan kunjungan ke luar provinsi seperti Bali, Jakarta, dan Sulawesi Selatan.
“Di tengah anggaran daerah yang diinformasikan akan mengalami defisit, DPRD Kukar justru aktif melakukan perjalanan dinas secara rombongan. Ini sangat disayangkan,” ujar Ihwan dalam keterangannya.
Kritik ini mencuat setelah pada 14 Juli 2025, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono menerbitkan surat edaran tentang penghentian sementara proses belanja pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD 2025.
Beberapa hari kemudian, tepatnya 18 Juli 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar juga menyampaikan bahwa program seragam gratis untuk siswa belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
“Ini semua menandakan bahwa kondisi anggaran kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi justru di saat seperti ini, DPRD Kukar seolah abai dan tak menunjukkan empati,” tegas Ihwan.
Ia menilai, sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Kukar semestinya menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran yang efektif serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Anggota DPRD Kukar hari ini malah asik melakukan perjalanan dinas keluar provinsi yang kita tidak tahu apa urgensi dan manfaat nyatanya bagi masyarakat dan daerah,” tambahnya.
GEMA Kukar meminta agar DPRD Kukar lebih bijak dalam menggunakan anggaran daerah, terlebih dalam kondisi fiskal yang menantang saat ini.
Ihwan menegaskan, perjalanan dinas seharusnya dilakukan secara selektif, berdasarkan urgensi dan hasil yang jelas, bukan sekadar formalitas kunjungan kerja. (rs)